RAPAT TIM ZI (ZONA INTEGRITAS)

Jumat, 12 Januari 2024 Kegiatan Rapat yang membahas tentang Pembangunan Zona Integritas di Wilayah Pengadilan Negeri Bandung menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang bertempat di Ruang Sidang 2.

RAPAT TIM PENYUSUAN SAKIP TAHUN 2024

Selasa, 16 Januari 2024 bertempat di Ruang Media Center PN Bandung kegiatan Rapat Tim Penyusuan SAKIP Tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Ibu Henny Widyastuti, S.H., M.H.

PEMBINAAN KPN, SOSIALISASI DIPA, PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS, SOSIALISASI MAKLUMAT KETUA MARI SERTA PERJANJIAN KINERJA DAN KOMITMEN BERSAMA

Selasa, 9 Januari 2024, Rapat Pembinaan Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Sosialisasi DIPA, Penandatanganan Pakta Integritas, Sosialisasi Maklumat Ketua MARI serta Perjanjian Kinerja dan Komitmen Bersama pada Pengadilan Negeri Bandung telah terlaksana di Ruang Sidang Utama dan telah diikuti oleh seluruh Hakim dan Aparatur Pengadilan.

Kegiatan ini berlangsung dengan hikmat yang dimulai dari Pembinaan Ketua pengadilan Negeri, Sosialisasi DIPA 01 dan 03 oleh sekeretaris, pembacaan dan penandatanganan ikrar bersama, perjanjian kinerja, pembacaan dan penandatanganan pakta integritas, serta penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pegawai Pengadilan Negeri Bandung kelas 1 khusus.

Acara Diakhiri dengan yel-yel “Mahkamah Agung Berakhlak Mulia, Badilum Luar Bisa PN Bandung Unggul Unggul Unggul”

PELANTIKAN PANMUD TIPIKOR, PIDANA DAN HUKUM PN BANDUNG

Senin 08 Januari 2024, Ketua Pengadilan Negeri Bandung Bapak Jon Sarman Saragih, S.H., M.Hum. mengambil sumpah dan melantik para pejabat kepaniteraan yakni Purwadi,S.H. nya Pidana menjadi, Ade Suherman, S.H., M.H. yang sebelumnya Panitera Muda Tipikor dan Tjahjudin, S.H.,M.H. yang menjadi Panitera Muda Hukum. Acara ini dilaksanakan diruang sidang utama dihadiri oleh Hakim- Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh pegawai Pengadilan Negeri Bandung.

Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I Nomor 1810/Dju/SK/Kp.4.1.3/XI/2023 tanggal 27 November 2023

Acara Pelantikan diawali dengan Pembacaan Surat Keputusan Direktorat Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan dan kata-kata pelantikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Bapak Jon Sarman Saragih, S.H., M.Hum. dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Acara ditutup dengan poto Bersama.

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PENITERA PN BANDUNG

(Kamis, 04 Desember 2024) pukul 09.00 WIB bertempat di Gedung Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bandung, dilangsungkan acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Bapak Jon Sarman Saragih, S.H., M.Hum. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Bapak Mustafa Djafar, S.H.,M.H. semoga sukses selalu dan amanah dalam jabatannya. aamiin.

REFLEKSI KINERJA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2023

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. menyampaikan Refleksi Kinerja Mahkamah Agung selama tahun 2023  pada jum’at 29 Desember 2023. Acara yang merupakan agenda tahunan Mahkamah Agung ini diikuti oleh ratusan pers baik dari media cetak, elektronik, maupun online secara daring.

Di forum tersebut, ia menegaskan bahwa Mahkamah Agung akan terus melakukan pembenahan ke dalam,  Selain itu telah melakukan 14 langkah realisasi  atas Langkah – Langkah pemulihan sebagai berikut:

  1. Memberhentikan sementara Hakim Agung dan Aparatur Mahkamah Agung yang diduga terlibat melakukan tindak pidana sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  2.  Melakukan rotasi dan mutasi aparatur di lingkungan Mahkamah Agung, khususnya yang terkait dengan bidang penanganan perkara
  3. Mahkamah Agung telah  menerbitkan SK KMA nomor 349/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Jabatan dan Seleksi Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti Rekomendasi dan badan pengawasan mahkamah agung, KY, kpk,dan ppatk, serta analisis LHKPN
  4. Setiap atasan langsung dari aparatur yang terlibat dugaan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana telah diperiksa sesuai PERMA nomor 6 tahun 2016
  5. Pengembangan sistem informasi pengawasan khusus MA (Siwas SUS-MA) dan penugasan Satgasus Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang keduanya di bawah koordinasi ketua kamar pengawasan dan optimalisasi fungsi CCTV di area kantor MA terhadap area-area yang berpotensi terjadinya pelanggaran
  6. Mahkamah agung telah membangun komunikasi yang intens dengan komisi yudisial melalui tim penghubung dari masing masing Lembaga untuk memantapkan pengawasan dan pembinaan secara terpadu
  7.  Badan pengawasan Mahkamah Agung telah menerjunkan misteri shopper unutk memantau dan melakukan pengawasan terhadap aparatur peradilan
  8. Mahkamah Agung telah membuat kanal pengaduan khusus yang terhubung langsung kepada ketua Kamar Pengawasan MA 
  9. Melakukan Kerjasama dengan komisi yudisial dalam rangka pembentukan misteri shopper  dari unsur masyarakat yang mana hasil laporannya akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan Bersama antara mahkamah agung dan Komisi Yudisial
  10. Memberlakukan sistem pembacaan amar putusan secarta live streaming bagi putusan kasasi dan peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
  11. Memberlakukan sistem penunjukkan majelis hakim secara robotic, menggunakan aplikasi SMART MAJELIS dengan bantuan artificial intelligence
  12. Menerapkan sistem presensi online menggunakan foto wajah (swapfoto) dilokasi kantor dengan sistem GPS terkunci yang terhubung kepada atasan langsung di masing-masing satuan kerja.
  13. Ketua mahkamah agung atas nama pimpinan mahkamah agung telah mengeluarkan intruksi dalam bentuk rekaman suara yang diperdengerkan minimal 2 kali dalam seminggu, baik di mahkamah agung maupun di jajaran pengadilan di seluruh Indonesia
  14. Ptsp mandiri di mahkamah agung saat ini masih menunggu selesainya pembangunan Gedung yang akan digunakan sebagai tempat PTSP mandiri tersebut. Namun, di beberapa pengadilan tingkat pertama dan banding sudah terbentuk PTSP mandiri dan sudah beroperasi bagi pelayanan kepada para pencari keadilan.