Bertempat di Masjid An Nur Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Keluarga Besar Pengadilan Negeri Bandung mengadakan acara munggahan menyambut datangnya bulan Suci Ramadhan 1446 H.

Acara kemudian dilanjut dengan doa bersama yang di pandu oleh Bapak Bhudi Kuswanto , S.H.kemudian dilanjutkan dengan acara ramah tamah antar sesama warga Pengadilan Negeri Bandung.

Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bandung telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja bulan Febuari Tahun 2025 Pengadilan Negeri Bandung yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Bapak Wahyu Iman Santoso, S.H. M.H. dan didampingi oleh Waikil Ketua, Panitera Muda Pidana dan Ibu Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh hakim dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Bandung.

(Jumat, 07 Febuari 2025) Pengadilan Negeri Bandung menerima Silaturami dan Audiensi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik.

Jum’at, 21 Febuari 2025, Bertempat di ruang Rapat Pengadilan Negeri Bandung mengikuti kegiatan Dialog Yudisial Online Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam rangka diskusi pertukaran pengetahuan secara rutin melalui dialog yudisial dengan tema: Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian, kegiatan ini dilaksanakan melalui virtual zoom.

Jum’at, 21 Febuari 2025, dalam Musyawarah Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Jawa Barat VIII Tahun 2025 yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bandung dengan tema “MUSCAB DHARMAYUKTI KARINI VIII MENUJU ORGANISASI WANITA YANG MODERN”

Kegiatan ini dihadiri oleh Pelindung Cabang Bapak Wahyu Iman Santoso, S.H.,M.H. Panitera Mustafa Djafar, S.H.,M.H. dan Sekretaris Ibu Henny Widyaastuti, S.H.,M.H.  Dengan mengusung tema “Menuju Organisasi Wanita yang Modern”, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran serta wanita dalam mendukung kemajuan peradilan. Semoga hasil musyawarah ini membawa kemajuan bagi organisasi dan semakin memperkuat peran wanita dalam dunia peradilan.

Selasa 18 Febuari 2025, Pengadilan Negeri Bandung telah melaksanakan rapat koordinasi tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rapat ini diikuti oleh Sekretaris beserta pengelola keuangan dan persediaan  Pengadilan Negeri Bandung.

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 di Lingkungan Peradilan Umum, Pada hari Selasa 11 Februari 2025, Pukul 08.30 WIB s.d. selesai, bertempat di Media Center, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung beserta Bapak Ibu Koordinator & Sekretaris Area ZI mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 di Lingkungan Peradilan Umum secara virtual melalui zoom meeting.

Senin, 10 Febuari 2025, bertempat di Ruang rapat  Pengadilan Negeri Bandung, diadakan rapat Tim Satgas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bandung. Rapat dipimpin oleh Bapak Syarip, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Satgas SIPP dan dihadiri oleh seluruh anggota Tim Satgas SIPP PN Bandung yang telah dibentuk sebelumnya.

Tujuan dibentuknya Tim Satgas SIPP ini adalah antara lain menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar, meningkatkan kinerja pelayanan publik, menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan dan menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan yang berbasis elektronik.

Kamis, 06 Januari 2025, Rapat Monev Kinerja Hakim, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bandung dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Bapak Wahyu Iman Santoso S.H., M.H., diikuti oleh seluruh Hakim Pengadilan Negeri Bandung.

Dilanjutkan Kembali Sosialisasi Badilum Information System (BIS)oleh Kepala Sub Bagian kepegawaian dan Ortala  Bapak Triesna Juniar Fatriawan, S.H.

Selasa, 4 Februari 2025. Bertempat di Media Centre, Pengadilan Negeri Bandung mengikuti kegiatan Pembukaan Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2024 sercara vitual dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.