pada hari Jum’at 31 Oktober 2025, bertempat di Gedung ruang sidang utama Pengadilan Tinggi Bandung, dilangsungkan Sidang Luar Biasa dengan acara Pengambilan Sumpah Jabatan, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Bapak Dr. Moh. Eka Kartika, E. M., S.H., M.Hum.

Ketua Pengadilan Negeri Bandung sebelumnya yaitu Bapak Wahyu Iman Santoso, S.H., M.H. berkaitan dengan promosi menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makasar, Bapak Lingga Setiawan , S.H., M.H. diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus.

Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-97, Pengadilan Negeri Bandung melaksanakan upacara bendera di halaman kantor pada Selasa pagi, 28 Oktober 2025. Upacara kali ini mengusung tema “Pemuda Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu,” sebagai bentuk semangat persatuan dan kemajuan bersama.

Upacara dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Bapak Wahyu Iman Santoso, S.H.,H.M.  yang bertindak sebagai Pembina Upacara, sementara Bapak Safrudin, S.E, S.H. bertugas sebagai Pemimpin Upacara. Dalam amanatnya, Pembina Upacara menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga persatuan dan semangat kebangsaan yang telah dirintis oleh para pemuda pada tahun 1928.

Bertempat di Pengadilan Negeri Bandung Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung mengikuti Pelatihan Teknis Yudisial Juru Sita Peradilan Umum secara daring (Zoom Meeting) berdasarkan surat Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI Nomor : 667/BSDK.3/DL1.6/X/2025 perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Teknis Yudisial Juru Sita Peradilan Umum Seluruh Indonesia.

Bandung, 21 Oktober 2025 Pengadilan Negeri Bandung menerima kunjungan dari para siswa Pendidikan Pertama Perwira Bantuan Hukum Perwira (DIKPA BANKUMPER) Tahun Anggaran 2025 dari Pusat Pendidikan Hukum (PUSDIKKUM) Direktorat Hukum Angkatan Darat (DITKUMAD).
Kunjungan ini merupakan bagian dari program pendidikan dan pembelajaran lapangan bagi para siswa untuk mengenal lebih dekat pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga peradilan dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya pada lingkungan peradilan umum.
Rombongan siswa DIKPA BANKUMPER TA 2025 diterima secara resmi oleh Bapak Wahyu Iman Santoso, S.H.,M.H. Ketua Pengadilan Negeri Bandung. Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme peradilan, proses penanganan perkara pidana dan perdata, serta penerapan sistem peradilan berbasis elektronik (e-Court dan e-Litigasi). Para siswa juga berkesempatan berkeliling melihat langsung ruang sidang, Museum Mini, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), serta fasilitas pendukung lainnya di lingkungan Pengadilan Negeri Bandung.

Dengan ini diberitahukan bahwa ujian Proffile Assessment dan Wawancara calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XXIII Tahun 2025 akan diselenggarakan pada tanggal 2 November 2025 sampai dengan 7 November 2025. Check in : Minggu, tanggal 2 November 2025 pukul 14.00 WIB dan check out : Jum’at, tanggal 7 November 2025 pukul 12.00 WIB.

Pelaksanaan seleksi bertempat di Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI JI. Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kee. Mega Mendung, Kab. Bogar Jawa Barat

Bandung, Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berlangsung selama dua hari, pada tanggal 14 hingga 15 Oktober 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh para perwakilan satuan kerja Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum, termasuk para pejabat struktural yang membidangi perencanaan, pelaporan, dan pengawasan. Acara ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman aparatur peradilan terhadap konsep dan penerapan SAKIP, serta memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

(Bandung, 13 Oktober 2025), bertempat di Ruang Media Center PN Bandung dilaksanakan zoom meeting Pengisian Data Iuran Dharmayukti Karini. Kegiatan ini diikuti oleh para pengurus Cabang Dharmayukti Karini Cabang Bandung.Dalam kegiatan ini membahas :

1. Keputusan Hasil Musyawarah Nasional Dharmayukti Karini VIII Tahun 2025
   Nomor: 03/MUNAS.DyK VIII/I/2025 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dharmayukti Karini,
2. Anggaran Dasar Dharmayukti Karini Bab XVI Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa kekayaan Dharmayukti Karini diperoleh dari uang iuran anggota,
3. Anggaran Rumah Tangga Dharmayukti Karini Bab II Pasal 6 ayat (5) yang menyatakan bahwa setiap anggota Dharmayukti Karini wajib membayar iuran.
   

Maka dengan ini disampaikan bahwa seluruh anggota Dharmayukti Karini diwajibkan untuk membayar iuran anggota tahun 2025, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran dan mekanisme pembayaran iuran akan diinformasikan lebih lanjut oleh pengurus cabang masing-masing.

Bertempat di media centre Pengadilan Negeri Bandung telah melaksanakan rapat koordinasi tim penerap dan Tim Penilai PIPK yang dipimpin oleh Sekretaris Ibu Henny Widyastuti, S..H.,M.H. yang diikuti oleh Tim Penerap PIPK, Tim Penilai PIPK, dan perwakilan dari Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Kepegawaian, serta Keuangan dan Umum.

(Senin, 13 Oktober 2025), Pengadilan Negeri Bandung Telah dilaksanakan Rapat Berjenjang Kesekretariatan Bulan Oktober yang dipimpin oleh sekretaris ibu Henny Widyastuti, S..H.,M.H. yang diikuti oleh Kepala Bagian Umum, Para Kepala Sub Bagian Bendahara dan Para Operator pada bagian Kesekretariatan.

Bertempat Di media Centre Pengadilan Negeri Bandung mengikuti Kegiatan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Triwulan III Tahun 2025, yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung ibu Henny Widyastuti, S.H., M.H. kepala bagian umum, Kasub bag  Tata Usaha dan keuangan dan operator Pembayaran.  Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan ketepatan, keakuratan, dan kelengkapan laporan keuangan sebagai wujud komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.