Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sebagai unit kerja percontohan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia mendeklarasikan Pelaksanaan Rencana Aksi berupa Penerapan Sistem Manajemen Anti Korupsi. Deklarasi tersebut merupakan tindak lanjut dari pencanangan zona integritas yang telah dilakukan tahun 2015 silam.
Pelaksanaan deklarasi Penerapan Sistem Manajemen Anti Korupsi tersebut dilakukan pada Kamis, 21 Februari 2019 dengan mengambil tempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus.
Deklarasi dihadiri seluruh unsur keluarga besar Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus. Acara yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut menguatkan kembali implementasi seluruh area Zona Integritas yang terdiri dari 6 area diantaranya:
–    Manajemen perubahan
–    Penataan tata laksana
–    Penataan sistem manajemen sumberdaya manusia
–    Penguatan akuntabilitas
–    Penguatan pengawasan
–    Peningkatan kualitas pelayanan publik
Penerapan Sistem Manajemen Anti Korupsi merupakan komitmen pimpinan dan jajaran Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk mewujudkan sebagai unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya.
Sistem Manajemen Anti Korupsi dimaksudkan untuk menekan adanya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan, sehingga outcome dalam lingkup Zona Integritas melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat tercapai.
Melalui pembangunan zona integritas ini, Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus diharapkan dapat menjadi pilot project dan benchmark untuk unit kerja lainnya sehingga seluruh unit kerja peradilan diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

(Bandung,19/01/16) bertempat diruang sidang II Wirjono Prodjodikoro pada hari Rabu, 16 Januari 2019, keluarga besar Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dikunjungi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat H. Arwan Byrin, SH., MH. bersama Tim Hakim Tinggi Pengawas dan Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam rangka Pembinaan penguatan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi Serta Sosialisasi Tindak Pidana Pemilu.

Dalam kesempatan ini Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat menyampaikan  target 10 dari 23 satuan kerja di Jawa Barat harus siap melaksanakan penilaian Zona Integritas dalam waktu dekat dan melengkapi kembali dokumen Reformasi Birokrasi yang akan diaudit secara internal oleh  Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Zona Integritas merupakan komitmen pimpinan dan anak buah untuk menyelenggarakan negara yg bersih dari KKN dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang akan disurvey oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam paparannya Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat menuturkan paling tidak ada 3 hal masalah mendasar yang harus selalu dibenahi dan mendapat perhatian khusus:

1. Akses mudah (salinan/kutipan putusan)

2. Penyelesaian perkara tepat waktu

3. Integritas yang baik

Dalam kesempatan tersebut Hakim Tinggi Pengawas Dr. Ridwan Ramli, SH., MH.  memaparkan tentang persiapan-persiapan Lembaga Peradilan dalam menghadapi tahun pemilu dengan sosialisasi tindak pidana pemilihan umum di mana waktu penyelesaian perkara hanya 7 hari sampai putus. Bisa diputus in absentia (tanpa kehadiran terdakwa). Hakim pemilu harus hakim khusus yg mendapat SK MA. sebagaimana Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1 dan 2 tahun 2018.

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat menutup acara pembinaan dengan menuturkan Instruksi Ketua Mahkamah Agung nomor 015/ins/7/1998 untuk menilai putusan Pengadilan:

1. Etos; kesungguhan dan integritas

2. Pathos; Pertimbangan yuridis yg pertama dan utama

3. Filosofis; rasa keadilan dan kebenaran

4. Sosiologis; sesuai tata budaya masyarakat

5. Locos; diterima akal sehat

(Bandung, 08/01/2019) Bertempat di ruang sidang II Wirjono Prodjodikoro Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Edison M., SH., MH. Memimpin penandatanganan pakta integritas, perjanjian kinerja tahun 2019 dan penandatanganan ikrar Bersama maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa Bersama, dilanjutkan dengan pengucapan dan penandatanganan pakta integritas, perjanjian kinerja tahun 2019 dan penandatanganan ikrar Bersama maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang pengawasan dan pembinaan hakim, aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Hal ini dilakukan sebagai wujud pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku hakim dan aparatur Mahkamah Agung RI dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat. Harapan utamanya adalah untuk mewujudkan reformasi birokrasi Pengadilan Negeri Bandung sebagai zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

Acara dilanjutkan dengan rapat bulanan sebagai pembuka rapat awal tahun 2019 dan sosialisasi reformasi birokrasi untuk menyegarkan kembali komitmen aparatur di Pengadilan Negeri Bandung dalam meningkatkan disiplin dan etos kerja.

Bandung, bertempat  di SOR Lapang  Sepak Bola Lodaya Pengadilan Negeri Bandung kelas I A Khusus mengikuti pertandingan Sepak Bola  FORKOPIMDA CUP tahun 2018 yang diselenggarakan pada Kamis, 20 Desember 2018 mulai pukul 08.00 WIB s/d selesai yang diikuti sebanyak 8 Tim:

1. PEMKOT
2. KODIM
3. KEJARI
4. POLRESTABES
5. TNI AU
6. TNI AL
7. PENGADILAN
8. DPRD

Bandung, Pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bandung kelas I A khusus telah dilaksanakan Pembacaan Ikrar Bersama tentang Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 dan penandatanganan dari setiap pegawai.

Dilanjutkan Rapat Bulanan untuk periode Bulan Desember 2018. Acara tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Bapak Edison M, S.H., M.H. diikuti oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, para Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional serta seluruh karyawan karyawati Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus.

Diujung acara dilanjutkan foto Bersama Keluarga Besar Pengadilan Negeri Bandung

Bandung, Rabu 05 Desember 2018, Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus ,  Hakim Pengawas dan Pengamat beserta tim, mengadakan kunjungan guna melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pada narapidana yang ada di Lapas.

Tujuan diadakan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana adalah melakukan pelaksanaan putusan di Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang akan diselenggarakan kamis 05 Desember 2018 Lapas Wanita dan Rutan Wanita, Lembaga Permasyarakatan (LP) Anak, Lembaga Permasyarakatan (LP) Sukamiskin dan 06 Desember 2018 Lapas Kelas II Banceuy dan Rutan kebonwaru Bandung.

Hal ini untuk memberikan masukan/saran kepada instansi yang terkait untuk lebih meningkatkan kualitas dalam menjalankan tugas pokoknya masing-masing, salah satunya diperoleh putusan yang lebih memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Edison M., SH., MH. memimpin rapat internalisasi zona integritas para hakim yang dihadiri oleh seluruh hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khhusus di ruangan mediasi pada hari Selasa 4 Desember 2018.

Dalam pengarahannya Ketua berpesan agar para hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Bandung bersih dari praktek-praktek KKN dan terbebas dari permasalahan gratifikasi mengingat posisi hakim sebagai penentu keputusan dalam sebuah perkara. Disiplin dan integritas merupakan kunci utama dalam membangun sebuah pemerintahan yang berintegritas dan terbebas dari KKN.

Hakim Yuswardi, SH., MH. mewakili Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus menerima kunjungan belajar siswa Pendidikan Kecabangan Perwira Hukum (Dikcabpakum) di Ruang Sidang III pada hari ini (Rabu, 5 Desember 2018).

Hadir dalam kesempatan tersebut Panitera Pengadilan Negeri Bandung Dr. H. Asep Dedi Suwasta dan Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung Lilis Setiawati, SH., MH. didampingi oleh Kepala Bagian Umum Saepudin, SH., MH. untuk serah terima cinderamata dengan para Mentor Pusdikcabpakum.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang mengunjungi Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada hari ini (Rabu, 5 Desember 2018) disambut oleh Hakim Wasdi Permana, SH., MH. mewakili Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Bandung untuk memberikan pengarahan dan kuliah umum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan hubungan industrial. acara berlangsung khidmat  terdiri dari sambutan-sambutan, kuliah umum perspektif pengadilan hubungan industrial, tanya jawab dan ditutup dengan serah terima cinderamata.

Bandung, Menindaklanjuti Surat Edaran Korps Pegawai Republik Indonesia Dewan Pengurus Nasional Nomor : SE – 12/KU/IX/ 2018 tentang HUT ke – 47 KORPRI Tahun 2018. Bertempat di halaman depan Gedung Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, Kamis tanggal 29 November 2018 tepat pada pukul 08.00 WIB telah dilaksanakan Upacara memperingati Hari Ulang Tahun KORPRI Ke 47 Tahun 2018.

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Ketua Pengadilan Negeri Bandung Bapak Edison M, S,H., M.H. dengan bertemakan “KORPRI Melayani, Bekerja Dan Menyatukan Bangsa”. dengan Komandan Upacara Saudara Reynaldo Sihombing yang diikuti oleh seluruh unsur Pimpinan, para Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, Pegawai, Cakim dan Honorer Pengadilan Negeri Bandung.