Berdasarkan Berita Acara Evaluasi dan Penelitian atas Seleksi Sederhana Jasa Konsultansi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Bandung , dengan ini diumumkan bahwa penyedia jasa yang dinyatakan LULUS dan DITETAPKAN sebagai pemenang seleksi adalah sebagai berikut :

Dengan ini diberitahukan bahwa ujian Proffile Assessment dan Wawancara calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XXIII Tahun 2025 akan diselenggarakan pada tanggal 2 November 2025 sampai dengan 7 November 2025. Check in : Minggu, tanggal 2 November 2025 pukul 14.00 WIB dan check out : Jum’at, tanggal 7 November 2025 pukul 12.00 WIB.

Pelaksanaan seleksi bertempat di Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI JI. Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kee. Mega Mendung, Kab. Bogar Jawa Barat

Bandung, Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berlangsung selama dua hari, pada tanggal 14 hingga 15 Oktober 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh para perwakilan satuan kerja Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum, termasuk para pejabat struktural yang membidangi perencanaan, pelaporan, dan pengawasan. Acara ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman aparatur peradilan terhadap konsep dan penerapan SAKIP, serta memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

(Bandung, 13 Oktober 2025), bertempat di Ruang Media Center PN Bandung dilaksanakan zoom meeting Pengisian Data Iuran Dharmayukti Karini. Kegiatan ini diikuti oleh para pengurus Cabang Dharmayukti Karini Cabang Bandung.Dalam kegiatan ini membahas :

1. Keputusan Hasil Musyawarah Nasional Dharmayukti Karini VIII Tahun 2025
   Nomor: 03/MUNAS.DyK VIII/I/2025 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dharmayukti Karini,
2. Anggaran Dasar Dharmayukti Karini Bab XVI Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa kekayaan Dharmayukti Karini diperoleh dari uang iuran anggota,
3. Anggaran Rumah Tangga Dharmayukti Karini Bab II Pasal 6 ayat (5) yang menyatakan bahwa setiap anggota Dharmayukti Karini wajib membayar iuran.
   

Maka dengan ini disampaikan bahwa seluruh anggota Dharmayukti Karini diwajibkan untuk membayar iuran anggota tahun 2025, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran dan mekanisme pembayaran iuran akan diinformasikan lebih lanjut oleh pengurus cabang masing-masing.

Bertempat di media centre Pengadilan Negeri Bandung telah melaksanakan rapat koordinasi tim penerap dan Tim Penilai PIPK yang dipimpin oleh Sekretaris Ibu Henny Widyastuti, S..H.,M.H. yang diikuti oleh Tim Penerap PIPK, Tim Penilai PIPK, dan perwakilan dari Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Kepegawaian, serta Keuangan dan Umum.

(Senin, 13 Oktober 2025), Pengadilan Negeri Bandung Telah dilaksanakan Rapat Berjenjang Kesekretariatan Bulan Oktober yang dipimpin oleh sekretaris ibu Henny Widyastuti, S..H.,M.H. yang diikuti oleh Kepala Bagian Umum, Para Kepala Sub Bagian Bendahara dan Para Operator pada bagian Kesekretariatan.

Bertempat Di media Centre Pengadilan Negeri Bandung mengikuti Kegiatan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Triwulan III Tahun 2025, yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung ibu Henny Widyastuti, S.H., M.H. kepala bagian umum, Kasub bag  Tata Usaha dan keuangan dan operator Pembayaran.  Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan ketepatan, keakuratan, dan kelengkapan laporan keuangan sebagai wujud komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hunian yang merupakan bagian dari hak keuangan dan fasilitas hakim, sebagaimana UU No. 48 Tahun 2009 jo. PP No. 44 Tahun 2024. Pengadilan Negeri Bandung mengikuti rapat koordinasi rencana pembangunan rumah flat hakim pada peradilan umum di Pulau Jawa secara daring pada Rabu (8/10/25). Giat tersebut diikuti oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Bapak Lingga Setiawan, S.H.,M.H. dan Sekretaris Ibu Henny Widyaastuti, S.H.,M.H.

Sehubungan dengan surat kami terdahulu No. 4/1774/HI.04.02/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025 Hal Pemberitahuan Pendaftaran dan Pengusulan Calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial Tahun 2025

1. Pendaftaran dan pengusulan terkait Seleksi Administratif Calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial telah dilaksanakan mulai tanggal 20 Agustus 2025 dan akan berakhir pada tanggal 4 Oktober 2025
2. Proses pendaftaran dan pengusulan tersebut dilaksanakan melalui Sistem Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (SSCHPHI). Berdasarkan data yang dihimpun sampai dengan tanggal 30 September 2025 pukul 10.00 WIB tercatat jumlah organisasi pengusul dan Calon Hakim Ad-Hoc PHI
3. Berdasarkan Permenaker No. 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengusulan dan Seleksi Administratif Calon Hakim Ad-Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial, diatur bahwa usulan Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial disampaikan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman pendaftaran Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial. Berkaitan dengan hal tersebut dan mengingat jumlah Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dimaksud belum memenuhi target yang diharapkan, maka jangka waktu pendaftaran dan pengusulan Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial tersebut selanjutnya akan diperpanjang sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025
4. Adapun syarat dan ketentuan mengenai pendaftaran dan pengusulan Calon Hakim AdHoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dapat dilihat melalui laman https://sschphi.kemnaker.go.id/

Senin 6 Oktober 2025 – Pengadilan Negeri Bandung menghadiri Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum) Episode Ke-10 dengan Tema Mengurai Kompleksitas Esekusi Perdata ” Problematika, Solusi dan Prospek Pembaruan Hukum” Secara Daring bertempat di Ruang Command Center Pengadilan Negeri Bandung, Kegiatan ini di hadiri Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Bapak Lingga Setiawan, S.H., M.H., Para Hakim, Panitera Muda Perdata dan pidana Pengadilan Negeri Bandung.