Selasa, 1 Juli 2025, bertempat di media centre Pengadilan Negeri Bandung turut serta dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peradilan In Absentia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus” yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting Bersama bersama Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

Kegiatan Penilaian Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Pengadilan Negeri Bandung resmi ditutup oleh oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Bapak Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum. dalam sebuah acara penutupan yang berlangsung khidmat dan penuh semangat di ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bandung.

Acara penutupan ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan penilaian yang telah dilaksanakan oleh Tim Penilai dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen mutu, pelayanan publik, serta inovasi di lingkungan Pengadilan Negeri Bandung dalam rangka mewujudkan peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel.

Penutupan kegiatan ditandai dengan penyerahan dokumen hasil penilaian secara simbolis dari Tim Penilai kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, serta foto bersama seluruh jajaran dan tim penilai. Acara kemudian ditutup dengan doa dan ramah tamah.

Bandung, 25 Juni 2025, Pengadilan Negeri Bandung mendapatkan kehormatan sebagai salah satu satuan kerja yang mengikuti Penilaian Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Tahun 2025. Kegiatan pembukaan penilaian ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Bapak Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum. yang berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Bandung.

Kegiatan pembukaan diakhiri dengan peninjauan langsung oleh tim evaluator dari Badilum terhadap sarana dan prasarana, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), serta kelengkapan dokumen mutu dan inovasi pelayanan yang telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Bandung.

Dengan dilaksanakannya penilaian ini, diharapkan Pengadilan Negeri Bandung dapat meraih predikat Pengadilan Unggul dan Tangguh, serta menjadi contoh bagi pengadilan lain dalam hal peningkatan kualitas layanan dan manajemen organisasi peradilan.

Bandung, 24 Juni 2025 – Pengadilan Negeri Bandung menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Hakim sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan akuntabilitas kinerja lembaga peradilan. Kegiatan ini berlangsung di ruang sidang utama dan dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung dan diikuti para Hakim. 

Kegiatan Monev ini bertujuan untuk menilai sejauh mana para Hakim telah memenuhi indikator kinerja, baik dalam aspek penanganan perkara, kepatuhan terhadap kode etik, kedisiplinan, serta kontribusi terhadap peningkatan layanan publik di lingkungan pengadilan.

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan parameter yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, termasuk pemantauan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), serta penilaian langsung dari hasil kerja masing-masing hakim.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan masukan dari para peserta, yang diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan berkelanjutan bagi peningkatan kinerja aparat peradilan di masa mendatang.

Pengadilan Negeri Bandung berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung dan bermartabat.

(Jumat, 20 Juni 2025) Pengadilan Negeri Bandung Wakil Ketua dan Para Hakim, mengikuti kegiatan Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum) episode ke-7 melalui zoom meeting. Dalam rangka mendorong kultur berdiskusi dan berpikir kritis ilmiah para hakim dan tenaga teknis di lingkungan peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum) dengan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan permasalahan dalam praktik peradilan. Pertemuan kali ini mengangkat tema “Pemidanaan Dalam Paradigrma Baru: Pedoman Pemidanaan dan Alasan Penghapus Pidana Dalam KUHP Nasional”.

(Bandung, 19 Juni 2025), Sehubungan dengan Penyelesaian Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 15/LHP/XVI/02/2025 tanggal 05 Februari 2025 atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Biaya Proses Penyelesaian Perkara, dan Uang Titipan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan III 2024 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Instansi Terkait Lainnya, Pengadilan Negeri Bandung mengikuti Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Secara Virtual Zoom

(Bandung, 19 Juni 2025), Sehubungan dengan Surat Undangan Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI. Nomor 435/BSDK/HM1.2/VI/2025 dan 436/BSDK/HM1.2/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 perihal Undangan Diskusi Semi Publik Mahkamah Agung RI Dengan Hoge Raad der Nederlanden (Mahkamah Agung Kerajaan Belanda) Bertempat di ruang rapat, Pengadilan Negeri Bandung mengikuti Diskusi Semi Publik Mahkamah Agung RI Dengan Hoge Raad der Nederlanden pada tanggal 19 Juni 2025 Yang Diikuti  7 orang perwakilan Hakim.

Dengan topik agenda :

1. Sesi Perdata: Mencari Model yang Efisien, Efektif dan Kompetitif untuk Penyelesaian Sengketa Perdata dan Komersial: Refleksi dari Pengadilan Negeri Belanda.
2. Sesi Pidana: Memikirkan Kembali Penanganan Kasus Narkotika: Pertukaran Indonesia-Belanda Menuju Pendekatan yang lebih Proporsional dan Berbasis Keadilan.

Sehubungan dengan Surat Undangan YM. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung R.I. Nomor 79/KM.PID/Und.7/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 dalam sebuah Diskusi Pemidanaan dengan topik: “Pidana Penjara Sebagai Ultimum Remedium: Peran Mahkamah Agung Dalam Mendorong Penjatuhan Hukuman Yang Proporsional dan Adil.”

Pengadilan Negeri Bandung mengikuti Diskusi secara virtual yang berlangsung secara terbuka dan interaktif, yang bertujuan untuk menggali pendekatan yang lebih humanis, adil, dan proporsional dalam sistem pemidanaan, khususnya dalam menempatkan pidana penjara sebagai ultimum remedium atau pilihan terakhir dalam penjatuhan hukuman pidana.

(Jum’at 13 Juni 2025), Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bandung telah melaksanakan kegiatan Closing Pengawasan Daerah dan Pendampingan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) yang dilaksanakan oleh Tim Pengadilan Tinggi Bandung. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas lembaga peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung.

Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Bpk. Lingga Setiawan, S.H., M.H.dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada Tim Pengawasan Daerah dan Tim Pendamping dari Pengadilan Tinggi Bandung atas bimbingan, koreksi, dan masukan yang konstruktif selama kegiatan berlangsung. Ia menegaskan bahwa hasil pengawasan dan pendampingan ini akan menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan demi mewujudkan Pengadilan Negeri yang berstandar mutu tinggi.

Penutupan kegiatan ditandai dengan penyerahan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Tim Pengadilan Tinggi Bandung kepada Pengadilan Negeri Bandung serta dokumentasi bersama antara seluruh peserta kegiatan.