Bandung, (Selasa, 23 April 2019) pukul 09.00 Wib bertempat di Ruang Sidang Utama (kusuma atmadja) Pengadilan Negeri Bandung kelas IA Khusus mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen yang dibuka oleh Ketua PN Bandung Bapak Edison M, S.H., M.H. dan memaparkan Tindaklanjut atas ketidaksesuaian surveillance yang telah dilaksanakan salah satunya terkait dengan beberapa time schedule yang sudah dilalui, ada rapat berjenjang, rapat teknis, Laporan tindaklanjut audit internal dan terakir adalah Rapat Tinjauan Manajemen.

Rapat ditutup pukul 11.00 Wib

Bandung, (Selasa 16/04/2019), Bertempat diruang Sidang Utama (kusuma atmadja), Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus mengadakan Rapat Bulanan dan Rapat Evaluasi Serta Tindaklanjut Hasil Surveillance APM, yang diikuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Panitera, para Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional serta seluruh karyawan karyawati Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus. pada kesempatan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Bandung Bapak Edison M, S.H., M.H. menyampaikan untuk tetap menjaga kedisiplinan, kebersihan dan penyelesaian perkara tepat waktu.

Bandung, (Jum’at 29/03/2019) Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Tahun Buku 2018 dengan tema “Mari kita Sejahtera Bersama” yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri  Bandung Bapak Edison M, S.H.,M.H. selaku pembina Koperasi Pegawai Pengadilan Negeri Bandung, Ketua DEKOPINDA Kota Bandung, Ketua Koperasi Pengadilan Negeri Bandung Dr. H. Asep Dedi Suwasta, S.H., M.H., Sekretaris Koperasi, Bendahara Koperasi dan seluruh Anggota Koperasi Pegawai Pengadilan Negeri Bandung.

Acara diawali pembukaan oleh MC, dilanjutkan sambutan Pembina koperasi, sambutan dari DEKOPINDA Kota Bandung, laporan pertanggung jawaban koperasi, pembacaan Do’a dan diakhiri pembagiaan Doorprice, Hiburan dan makan.

(Bandung,22/03/19) Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Edison M., SH., M.H. melantik dan mengambil sumpah jabatan Mohammad Nur Fitriyadi, S.kom., M.Kom. sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana. pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 di Ruang Sidang Utama Kantor Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.

acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan diawali lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan pelantikan, menyanyikan lagu Bagimu Negeri, Pengambilan Sumpah Jabatan, penandatanganan Berita Acara Sumpah, Sambutan Ketua, doa dan diakhiri dengan ramah tamah.

Bandung,  Kamis 20 Desember 2018, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus melaksanakan kegiatan nonton bersama siaran streaming Peluncuran Integrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Ke Dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka melaksanakan instruksi Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2018.

Peluncuran Aplikasi SIKEP tersebut diresmikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali S.H, M.H., dengan sebelumnya menceritakan sejarah terbentuknya SIKEP hingga saat ini diluncurkan versi terbarunya SIKEP v.3.1.0. dan dapat digunakan oleh seluruh satker Pengadilan di seluruh Indonesia. Hatta Ali juga menjelaskan keunggulan-keunggulan SIKEP dan penjelasan singkat konsep aplikasi SIKEP ini sendiri.

Acara ini juga dirangkai dengan diskusi panel “Peningkatan Tranasparansni, Akuntabilitas dan Efektifias Proses Manajemen SDM Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian”, Acara peluncuran dirangkai dengan talkshow dengan menghadirkan panelis yang berkompeten dibidangnya adalah ide yang sangat bagus sehingga seluruh personel satker Pengadilan juga dapat memperoleh ilmu dan wawasan baru perihal sistem kepegawaian yang mutakhir. Semoga dengan diluncurkannya Aplikasi SIKEP ini Mahkamah Agung semakin maju, modern dan dapat mewujudkan sebuah Peradilan Yang Agung.

(Bandung,01/03/19) Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Edison M., SH., MH. melantik dan mengambil sumpah jabatan Panitera Muda Pidana yang dijabat oleh H. Deni Saptana, SH., MH. dan Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi yang dijabat oleh H. Yuniar Rohmatullah, SH., MH. pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 di Ruang Sidang Utama Kantor Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.

acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan diawali lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan pelantikan, menyanyikan lagu Bagimu Negeri, Pengambilan Sumpah Jabatan, penandatanganan Berita Acara Sumpah, Sambutan Ketua, doa dan ramah tamah. Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus berpesan agar Pejabat baru di Lingkungan Kerja Pengadilan Negeri Bandung mampu menjadi pionir agen perubahan untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan kawasan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sebagai unit kerja percontohan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia mendeklarasikan Pelaksanaan Rencana Aksi berupa Penerapan Sistem Manajemen Anti Korupsi. Deklarasi tersebut merupakan tindak lanjut dari pencanangan zona integritas yang telah dilakukan tahun 2015 silam.
Pelaksanaan deklarasi Penerapan Sistem Manajemen Anti Korupsi tersebut dilakukan pada Kamis, 21 Februari 2019 dengan mengambil tempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus.
Deklarasi dihadiri seluruh unsur keluarga besar Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus. Acara yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut menguatkan kembali implementasi seluruh area Zona Integritas yang terdiri dari 6 area diantaranya:
–    Manajemen perubahan
–    Penataan tata laksana
–    Penataan sistem manajemen sumberdaya manusia
–    Penguatan akuntabilitas
–    Penguatan pengawasan
–    Peningkatan kualitas pelayanan publik
Penerapan Sistem Manajemen Anti Korupsi merupakan komitmen pimpinan dan jajaran Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk mewujudkan sebagai unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya.
Sistem Manajemen Anti Korupsi dimaksudkan untuk menekan adanya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan, sehingga outcome dalam lingkup Zona Integritas melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat tercapai.
Melalui pembangunan zona integritas ini, Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus diharapkan dapat menjadi pilot project dan benchmark untuk unit kerja lainnya sehingga seluruh unit kerja peradilan diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

(Bandung,19/01/16) bertempat diruang sidang II Wirjono Prodjodikoro pada hari Rabu, 16 Januari 2019, keluarga besar Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dikunjungi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat H. Arwan Byrin, SH., MH. bersama Tim Hakim Tinggi Pengawas dan Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam rangka Pembinaan penguatan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi Serta Sosialisasi Tindak Pidana Pemilu.

Dalam kesempatan ini Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat menyampaikan  target 10 dari 23 satuan kerja di Jawa Barat harus siap melaksanakan penilaian Zona Integritas dalam waktu dekat dan melengkapi kembali dokumen Reformasi Birokrasi yang akan diaudit secara internal oleh  Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Zona Integritas merupakan komitmen pimpinan dan anak buah untuk menyelenggarakan negara yg bersih dari KKN dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang akan disurvey oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam paparannya Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat menuturkan paling tidak ada 3 hal masalah mendasar yang harus selalu dibenahi dan mendapat perhatian khusus:

1. Akses mudah (salinan/kutipan putusan)

2. Penyelesaian perkara tepat waktu

3. Integritas yang baik

Dalam kesempatan tersebut Hakim Tinggi Pengawas Dr. Ridwan Ramli, SH., MH.  memaparkan tentang persiapan-persiapan Lembaga Peradilan dalam menghadapi tahun pemilu dengan sosialisasi tindak pidana pemilihan umum di mana waktu penyelesaian perkara hanya 7 hari sampai putus. Bisa diputus in absentia (tanpa kehadiran terdakwa). Hakim pemilu harus hakim khusus yg mendapat SK MA. sebagaimana Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1 dan 2 tahun 2018.

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat menutup acara pembinaan dengan menuturkan Instruksi Ketua Mahkamah Agung nomor 015/ins/7/1998 untuk menilai putusan Pengadilan:

1. Etos; kesungguhan dan integritas

2. Pathos; Pertimbangan yuridis yg pertama dan utama

3. Filosofis; rasa keadilan dan kebenaran

4. Sosiologis; sesuai tata budaya masyarakat

5. Locos; diterima akal sehat

(Bandung, 08/01/2019) Bertempat di ruang sidang II Wirjono Prodjodikoro Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Edison M., SH., MH. Memimpin penandatanganan pakta integritas, perjanjian kinerja tahun 2019 dan penandatanganan ikrar Bersama maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa Bersama, dilanjutkan dengan pengucapan dan penandatanganan pakta integritas, perjanjian kinerja tahun 2019 dan penandatanganan ikrar Bersama maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang pengawasan dan pembinaan hakim, aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Hal ini dilakukan sebagai wujud pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku hakim dan aparatur Mahkamah Agung RI dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat. Harapan utamanya adalah untuk mewujudkan reformasi birokrasi Pengadilan Negeri Bandung sebagai zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

Acara dilanjutkan dengan rapat bulanan sebagai pembuka rapat awal tahun 2019 dan sosialisasi reformasi birokrasi untuk menyegarkan kembali komitmen aparatur di Pengadilan Negeri Bandung dalam meningkatkan disiplin dan etos kerja.

Bandung, bertempat  di SOR Lapang  Sepak Bola Lodaya Pengadilan Negeri Bandung kelas I A Khusus mengikuti pertandingan Sepak Bola  FORKOPIMDA CUP tahun 2018 yang diselenggarakan pada Kamis, 20 Desember 2018 mulai pukul 08.00 WIB s/d selesai yang diikuti sebanyak 8 Tim:

1. PEMKOT
2. KODIM
3. KEJARI
4. POLRESTABES
5. TNI AU
6. TNI AL
7. PENGADILAN
8. DPRD